Pembodohan Rakyat via Iklan Politik

Tidak jarang, para ahli ekonomi-politik menyebutkan bahwa ekonomi dan politik merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Hampir seluruh negara menggunakan sistem ekonomi campuran antara sistem ekonomi kapitalis (pasar) dan sistem sosialis (komando/negara). Tentunya pernyataan tersebut tidaklah berlebihan. Jika beberapa tahun lalu, China menggunakan sistem ekonomi sosialis serta memilih menutup diri terhadap pasar, saat ini China bersedia bersahabat dengan pasar. 

Sebaliknya, Amerika Serikat (AS) yang konon merupakan pusat dari sistem pasar, serta mengagungkan sistem ekonomi pasar dan menghendaki dihilangkannya campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi, kini meminta tolong kepada pemerintah dengan mengajukan bail out kepada Kongres.

Bergesernya sistem ekonomi itu menuju keseimbangan sistem ekonomi mengindikasikan politik dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Oleh sebab itu, pada praktiknya, kegiatan ekonomi cenderung tidak terlepas dari unsur-usur politik. Sebaliknya, berjalannya aktivitas politik setiap negara juga tidak terlepas dari adanya motif ekonomi meski terkadang motif ekonomi yang dijalankan dalam aktivitas politik itu dibungkus dalam bentuk yang berbeda. 

Instrumen Mencapai Tujuan

Selain itu, ekonomi dan politik merupakan suatu instrumen untuk mencapai tujuan atau motif satu sama lain. Di satu sisi, banyak ditemukan politik digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi suatu bangsa. Sebaliknya, tidak sedikit ekonomi digunakan politisi untuk mencapai tujuan politiknya. UUD 1945 yang dibuat para pendiri bangsa merupakan bukti bahwa instrumen politik telah digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi. Hal itu dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 33. Dari pasal itu, para pendiri bangsa menggunakan kekuatan politik untuk mencapai tujuan ekonomi, yaitu mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, untuk mencapai tujuan politik, tidak sedikit politisi yang menggunakan instrumen ekonomi. Dalam berbagai kesempatan, ketika melakukan kampanye untuk mencapai tujuan politiknya, para politisi banyak menjanjikan pendidikan murah, sembako murah, harga BBM murah, listrik murah, dan hal-hal lain yang murah, semuanya merupakan bagian dari ekonomi. Dari banyak bukti, politisi yang konsisten atau dapat diharapkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah mereka yang dipilih rakyat. Dari kondisi semacam ini, dapat disimpulkan bahwa politik memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi juga memegang peran yang sangat strategis dalam bidang politik. 

Pendidikan Politik 

Menjelang Pemilu 2009, banyak iklan politik yang bermunculan di media maupun bertebaran di jalan-jalan. Dari beberapa iklan, tidak sedikit yang menjadikan ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. 

Di televisi, iklan politik yang pada 2008 hingga tiga kali menyebutkan “penurunan harga BBM” diklaim sebagai keberhasilan partai dan golongan tertentu. Bahkan, dalam iklan itu, tidak terlihat bahwa penurunan harga BBM tersebut merupakan keberhasilan sebuah bangsa atau konsekuensi logis dari penurunan harga minyak mentah di pasar internasional. Sementara itu, seakan tidak mau kalah dari partai lain, belakangan muncul iklan politik yang mengklaim partai tertentu berhasil menjadikan bangsa ini berswasembada beras, bahkan pada tahun mendatang akan melakukan ekspor beras.

Dalam konteks politik, klaim keberhasilan atau prestasi oleh sebuah kabinet atau partai politik melalui sebuah iklan politik merupakan hal wajar dan cukup dapat dipahami. Bahkan pakar media dan pakar politik berpendapat bahwa hal itu bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. Masalahnya, ketika klaim terhadap keberhasilan tersebut kurang pada tempatnya dan cenderung membodohi (menganggap bodoh) rakyat, apakah dibenarkan? Bukankah hakikat dari pendidikan politik adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membodohi dan memanfaatkan kebodohan rakyat?

Menyangkut iklan politik yang terkait penurunan harga BBM pada 2008 hingga tiga kali, hal ini cenderung membodohi rakyat dan menganggap rakyat bodoh. Dengan asumsi MOPS adalah 112 persen dari harga minyak mentah, alpha pertamina sebesar 9 persen, nilai tukar rupiah sebesar 10.000 rupiah per dollar AS, pajak BBM sebesar 15 persen, dan harga minyak mentah 42 dollar AS per barel seperti saat ini, harga ideal premium adalah 3.800 rupiah per liter. 
Sedangkan jika Bank Indonesia mampu mempertahankan nilai tukar pada 9.000 rupiah per dollar AS dan faktor-faktor penentu harga BBM yang lain tidak mengalami perubahan, harga premium 3.400 rupiah per liter. Artinya, jika sekarang premium dijual 4.500 rupiah per liter, dan jika rata-rata nilai tukar dapat dipertahankan 10.000 rupiah per dollar, keuntungan dari penjualan premium adalah 700 rupiah per liter. Sedangkan, jika nilai tukar rupiah mampu menguat sampai sebesar 9.000 rupiah per dollar AS, keuntungan dari penjualan premium adalah sebesar 1.100 rupiah per liter. 

Dengan memperhatikan semua aspek penyusun biaya pengadaan BBM dan perhitungan tersebut, layakkah jika penurunan harga BBM diklaim sebagai prestasi dari golongan atau partai tertentu? Rasanya kurang pantas jika penurunan harga BBM yang disebabkan faktor-faktor fundamental dari biaya pengadaan BBM diklaim sebagai sebuah prestasi. Terlebih klaim itu dilakukan di tengah masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM dan LPG akibat kelangkaan.
Sementara itu, untuk iklan politik yang mengklaim wakil partai tertentu yang berada di pemerintahan dan DPR berhasil menjadikan Indonesia pada 2008 berswasembada beras juga membingungkan dan cenderung membodohi rakyat. Benarkah ketika sebuah negara berhasil berswasembada beras, masih banyak dijumpai anak busung lapar dan kurang gizi? Benarkah ketika sebuah negara mengalami surplus beras, puluhan rakyatnya mati berebut zakat? Rasanya iklan itu cenderung menganggap masyarakat memiliki daya ingat yang pendek sehingga mudah dibodohi. 

Sudah saatnya masyarakat menjadi subjek politik, bukan objek politik semata. Oleh sebab itu, daya ingat masyarakat terhadap janji-janji politik, prestasi politisi, rekam jejak politisi, kehidupan sosial ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan masalah yang lain harus ditingkatkan. 

Hal itu dapat dilakukan dengan jalan mencatat, mendokumentasikan, serta menganalisis target politik dan ekonomi, baik yang telah terealisasi maupun yang belum. Dengan tindakan proaktif dari masyarakat, tentunya tidak hanya menguntungkan masyarakat, tapi juga politisi. Semoga di masa mendatang, iklan politik tidak hanya digunakan untuk mencapai tujuan politik, namun juga mendidik dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komaidi, peneliti pada Reforminer Institute (Lembaga Kajian Bidang Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup) – KoranJakarta

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: