Pemilu 2009 dan Persatuan Nasional

Krisis global saat ini berbeda dengan beberapa krisis ekonomi yang lalu. Kini, boleh dikata, tidak ada satu negara pun yang tidak terkena imbasnya.

Recovery pada krisis tahun 1980-an yang melanda Amerika Latin dan krisis 1997 yang menyerang Asia masih tertolong oleh beberapa negara ekonomi kuat yang terus tumbuh dan tidak terkontaminasi.

Kali ini, meski ekonomi Asia relatif mempunyai daya tahan yang cukup untuk tidak jatuh ke jurang dalam, tetap saja imbasnya sudah dan masih terus akan terasa dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

Indonesia

Indonesia yang baru sembuh dari krisis multidimensional sejak (atau yang mengakibatkan) jatuhnya pemerintahan Soeharto juga tidak luput dari akibat krisis itu. Harga saham di bursa efek berguguran dengan akibat merosotnya nilai kekayaan pemegang saham. Nilai mata uang rupiah atas dollar jatuh sekitar 25 persen dalam tempo tiga bulan.

Cadangan devisa pada kurun waktu yang sama terkuras lebih dari 10 miliar dollar AS. Harga-harga komoditas unggulan kita, seperti minyak sawit, karet, pulp, dan batu bara merosot tajam. Permintaan atas produk ekspor andalan, seperti tekstil dan alas kaki, menurun drastis. Semua ini ditambah ketatnya likuiditas perbankan dan keengganannya menyalurkan kredit serta masih bertenggernya suku bunga bank di tingkat yang tinggi.

Namun, yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap penurunan kegiatan ekonomi dan produksi yang mulai terasa dengan akibat langsung pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri dan kemungkinan besar dikembalikannya ratusan ribu tenaga imigran dari luar negeri.

Pemilu

Banyak pihak mengatakan, yang kita alami hingga akhir tahun ini belum seberapa. Dampak lebih serius akan terjadi mulai Februari 2009. Pada waktu yang sama, tahun depan kita akan disibukkan oleh hiruk-pikuk pemilihan umum legislatif pada awal April dan pemilihan umum presiden pada Juli.

Boleh dikata, mulai Januari hingga Oktober tahun depan, dunia politik kita akan memanas dan terfokus pada who gets what di cabang legislatif maupun eksekutif. Perhatian elite politik akan tersedot ke sana tanpa terlalu peduli terhadap jutaan manusia Indonesia yang menggantungkan nasibnya pada tindakan nyata menanggulangi krisis. Kepedulian mereka hanya sebatas retorika janji-janji politik.

Padahal, pengangguran yang meningkat dan ancaman PHK yang menjadi kenyataan akan amat berpotensi menimbulkan keresahan sosial yang berpotensi menjadi kerusuhan sosial.

Sebagian kita memang optimistis, dampak krisis global tidak akan separah yang dibayangkan karena katanya ada ”berkah terselubung” dari kinerja ekspor kita yang tidak seberapa dibandingkan beberapa negara Asia lain. Namun, apakah kita tak perlu membuat skenario terburuk, di samping skenario sedang dan optimistis, untuk berjaga-jaga?

Memanasnya suhu politik dan keresahan yang disebabkan pengangguran dan perut kosong adalah rumput kering yang mudah terbakar. Berbagai bentrok serta konflik horizontal dan vertikal sekarang pun sudah kita saksikan tiap hari dalam berita di televisi. Baik konflik yang disebabkan oleh rakyat yang menuntut hak untuk hidup layak yang dijamin konstitusi maupun konflik-konflik horizontal antarkelompok yang disulut oleh pilkada dan alasan lain.

Saatnya bersatu

Pemerintah memang telah bereaksi atas semua itu dengan (rencana) berbagai kebijakan ekonomi dan imbauan yang diharapkan dapat memperkecil dampak krisis global meski dalam beberapa hal tampak adanya keraguan, ketidakberanian, dan ketiadaan langkah terobosan seperti kehati-hatian yang berlebihan dalam menurunkan suku bunga Bank Indonesia.

Meski demikian, tidak ada jaminan bahwa langkah apa pun yang dilakukan pemerintah di negara berpenduduk 240 juta jiwa ini akan berhasil karena Indonesia bukan Jepang yang punya cadangan devisa 1 triliun dollar AS atau China dengan 2 triliun dollar AS. Kemampuan fiskal kita untuk merangsang ekonomi melalui belanja negara amat terbatas. Keterampilan aparat pemerintah dalam menyerap anggaran masih di bawah standar.

Di luar itu, hiruk-pikuk Pemilu 2009 besar kemungkinan akan menambah kerumitan dengan adanya persaingan politik yang saling memojokkan. Partai di luar pemerintah berharap keadaan menjadi kian buruk sehingga kekuasaan dapat beralih tangan.

Partai pendukung pemerintah akan berupaya menutupi kegagalannya dengan menyampaikan informasi dan data statistik yang menyesatkan. Bila hal ini berlanjut selama sembilan bulan menjelang pemilihan presiden tahap kedua—sementara jumlah PHK terus bertambah—dapat dipastikan suasana akan semakin panas, keresahan sosial makin menjadi-jadi, dan pemerintah akan disibukkan dalam menjaga keamanan melalui tindak yang cenderung represif. Tindakan itu justru akan membuat keadaan menjadi semakin tidak menentu. Sementara itu, nasib dari the silent majority yang terpuruk akan terabaikan.

Kita tidak ingin melihat terwujudnya skenario terburuk itu. Kita harus menyiapkan langkah-langkah guna menghindarinya. Dan, langkah ini harus bertumpu pada kesadaran bersama seluruh warga bahwa krisis yang kita hadapi kali ini hanya dapat diatasi bila semua perhatian diarahkan lebih dulu pada penyelamatan bangsa dan adanya kemauan semua pihak untuk mewujudkan front bersama dalam menanggulangi krisis.

Semua kekuatan politik harus sadar, bila keadaan menjadi lebih buruk, dia sendirilah yang akan mewarisi situasi itu jika memenangi pemilu. Kita perlu menghindari hawa nafsu dalam persaingan pemilu dengan saling gontok. Kampanye pemilu harus diarahkan ke membangun wacana dengan dan mengajak pemilih dalam mencari solusi bersama. Seperti saat bangsa ini berjuang untuk kemerdekaan dari penjajah, kini saatnya kita bersatu kembali dalam perjuangan mencegah kehancuran total.

Untuk sementara, singkirkan kepentingan kelompok dan golongan, baik politis, etnis, maupun agama. Hindari mobilisasi massa secara berlebihan yang dapat menjurus pada kerusuhan sosial. Presiden harus menyediakan fasilitas informal untuk berkonsultasi dan menjaring pandangan berbagai kelompok, baik pendukung maupun oposisi, di luar lembaga resmi yang ada.

Seusai pemilu, kita mulai sebuah tradisi menyampaikan pidato (menerima) kekalahan (concession speech) secara kesatria dan bertekad membangun kerja sama dengan sang pemenang dalam memajukan negara dan menanggulangi krisis yang mengancam kelangsungan hidup bangsa.

Hanya dengan demikian kita akan dapat berhasil mengatasi krisis dengan cepat dan membangun kehidupan demokrasi yang sehat dalam rangka mencapai tujuan mulia bernegara yang dicanangkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Abdillah Toha Anggota Komisi I DPR; Wakil Presiden Inter- Parliamentary Union (IPU) – KOMPAS

1 Comment

  1. Kami yang hidup di gelapnya gorong-gorong..
    Busuknya bau sampah..
    Beceknya lumpur..
    Menyeru untuk keadilan.., kelaparan..

    Kau yang tinggal di atas awan..
    Harumnya parfum..
    Kilaunya gelimang harta..
    Menyeru untuk bersatu..

    Jauh panggang dari api………………


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: