Perang dan Perspektif HAM

Tak ada yang tahu kapan perang Israel-Palestina akan berakhir. Kenyataan yang terjadi adalah gencatan senjata, pelanggaran gencatan senjata, perang lagi, gencatan senjata, perang lagi, dan seterusnya.

Tak ada titik-titik terang perang akan berakhir. Perang sekarang ini juga akan berujung pada gencatan senjata yang siap dilanggar lagi. Sampai kapan?

Melanggar HAM

Sejarah panjang konflik Israel-Palestina (atau Arab secara keseluruhan) bisa ditulis dan diperdebatkan, dan akan banyak perspektif yang bertentangan. Ada yang melihatnya dari segi agama, ekonomi, atau politik. Saya tak ingin terlibat debat tentang asal muasal konflik itu. Saya ingin melihat perang Israel-Palestina dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) di mana secara tegas dapat disimpulkan, perang Israel-Palestina secara terang-terangan telah melanggar HAM dan secara spesifik bisa dikategorikan sebagai setidaknya kejahatan perang (war crime) dan kejahatan atas kemanusiaan (crime against humanity).

Statuta Roma yang sudah efektif sebagai hukum internasional (enforceable) secara terinci bisa dibaca dan disarikan untuk bisa memahami mengapa telah terjadi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dalam hukum internasional, hukum perang (laws of war) diatur amat rinci, baik yang berasal dari hukum kebiasaan (customary laws) maupun traktat dan kovenan. Semua hukum perang yang berlaku mensyaratkan agar dalam perang semua tindakan (ius in bello) tunduk pada hukum perang di mana penduduk sipil dan tempat-tempat publik tak boleh diserang.

Alasan untuk perang (ius ad bellum) juga mensyaratkan, suatu perang tak bisa karena semata-mata ingin berperang. Di sinilah ius in bello dan ius ad bellum berhubungan satu sama lain dan membatasi perang itu sebagai self defense dan atau respons terhadap tindakan permusuhan (conduct of hostilities).

Prinsip yang mengikat

Di sini ada beberapa prinsip yang mengikat, yaitu prinsip proporsionalitas dan nesesitas (necessity). Artinya, perang tak boleh membabi buta, dia harus seperlunya, sebagai bagian self defense atau respons terhadap conduct of hostilities.

Jika ditelisik lebih jauh, akan ditemukan dua persyaratan penting dari semua itu, yaitu persyaratan humanitas dan diskriminasi. Humanitas dalam arti harus menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan diskriminasi dalam arti harus menyerang tentara (combattans), bukan sipil, apalagi orangtua, perempuan, dan anak-anak. Tak boleh pula menyerang rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan tempat umum lain. Yang boleh diserang adalah pangkalan militer, gudang senjata, dan yang terkait dengan itu.

Israel bisa berdalih Hamas yang memulai dengan mengakhiri gencatan senjata dan menembakkan rudal ke Israel. Seandainya ini yang menjadi asal serangan Israel ke Gaza, pertanyaannya adalah apakah Israel melakukan perang terhadap Palestina secara proporsional dalam konteks self defense atau respons terhadap conduct of hostilities.

Tayangan CNN menggambarkan reruntuhan banyak rumah publik, termasuk rumah ibadah, dan masyarakat sipil yang terbunuh dan luka-luka. Seorang ibu, seperti ditayangkan CNN, menangis karena anaknya tewas tertembak tanpa ada pertolongan. Ibu-ibu Palestina berteriak kepada pemimpin Hamas untuk bertindak menyelamatkan anak-anak tak berdosa yang mati dan luka tanpa pertolongan.

Tayangan CNN ini menunjukkan, Israel sudah melampaui self defense dan respons terhadap conduct of hostilities di luar batas proporsionalitas. Dengan jumlah korban meninggal lebih dari 500 orang serta ribuan orang terluka serta hancurnya rumah-rumah penduduk, kiranya Israel bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan perang, sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perlu dicatat, Israel dengan persenjataan superior, berperang melawan Hamas yang persenjataannya kalah jauh. Jadi, serangan Israel adalah terencana, sistematis, dan meluas (massive).

Tindakan PBB

Serangan Israel terhadap Palestina bisa disebut pelanggaran terhadap The Hague Conventions dan The Geneva Conventions sejauh terkait conduct of war dan serangan terhadap warga sipil. Serangan Israel juga dapat dikategorikan pelanggaran terhadap Statuta Roma. Pertanyaannya, mengapa dunia tak berdaya? Mengapa Dewan Keamanan PBB tak bisa menghentikan perang yang membunuh banyak warga sipil?

Dari perspektif HAM, ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama oleh PBB yang menurut Piagam PBB bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Untuk itu PBB wajib melakukan semua tindakan yang menghentikan semua ancaman keamanan dan perdamaian. PBB tidak melakukan hal ini atau belum melakukan hal ini.

Kedua, yang disebut humanitarian intervention bisa dilakukan untuk membantu korban warga sipil tak berdosa. Ini belum dilakukan. Kewajiban internasional yang disebut responsibility to protect pernah dilakukan di Bosnia, Rwanda, tetapi terlambat. Saya khawatir, pelaksanaan kewajiban internasional ini juga akan terlambat.

Berapa banyak lagi orangtua, perempuan, dan anak-anak yang harus mati dan luka-luka tertembak? Berapa banyak bangunan sipil yang bakal dihancurkan? Berapa lama lagi dendam kesumat dan permusuhan ini dipertahankan?

Todung Mulya Lubis Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI) – KOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: