Perang Saudara vs Perang Kolonial

Pada 27 September lalu, Kaglema Motlanthe dilantik menjadi Pejabat Presiden Afrika Selatan, menggantikan Thabo Mbeki, yang dituntut mundur oleh Partai African National Congress (ANC). Motlanthe adalah Wakil Ketua ANC, tapi pemakzulan yang diikuti mundurnya 10 menteri kabinet, dirancang oleh mantan Wapres Jacob Zuma, yang sedang menghadapi tuduhan korupsi. Mahkamah Agung justru menyatakan bahwa Mbeki merekayasa tuduhan terhadap Zuma, sehingga ANC menuntut Mbeki mundur. Padahal, Mbeki memang akan mengakhiri masa jabatan tujuh bulan lagi dan tidak bisa maju sebagai capres, karena sudah dua masa jabatan. Mengapa Zuma kebelet tidak memberikan muka kepada Mbeki?

Mbeki sedang menjadi mediator perdamaian Zimbabwe antara Presiden Robert Mugabe dan kelompok oposisi Tsvangirai. Dengan berhentinya Mbeki maka usaha perdamaian itu pasti terpengaruh. Ironis bahwa di luar negeri Mbeki bisa menjadi mediator, tapi di dalam negeri, lawan politik bekas rekan seperjuangan antiapartheid , Zuma, tega memakzulkan Mbeki. ANC dan Zuma keki. Mbeki tega menjebloskan Zuma ke pengadilan korupsi, dan mungkin akan mengubah konstitusi supaya bisa maju lagi. Karena penyakit diktator suka kambuh di Dunia Ketiga maka Zuma juga harus membalas Mbeki.

Konflik antara para penguasa Afrika dan Dunia Ketiga setelah merdeka membuktikan bahwa “perang saudara” antar sesama bangsa kadang-kadang lebih sadis dari perang kolonial.

Di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi tekanan keras dengan pendapat umum tentang keterlibatan menteri dan kerabatnya. Dalam pidatonya Presiden Yu- dhoyono mengatakan, tidak akan melindungi dan melarang KPK mengusut mereka. Aulia Pohan, Paskah Suzetta, dan MS Kaban bisa masuk dalam rombongan ini. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari Transparency International membaik dari 2,3 ke 2,6 di peringkat 126 walaupun indeks Doing Business malah turun dari 127 ke 129. Gebrakan soal korupsi ini merupakan isu pemilu paling mudah dan paling populer, baik bagi incumbent maupun oposisi. Yang diperlukan adalah ketegasan dalam koridor supremasi hukum, tidak menjadi diktator “politik sebagai panglima.”

Jadi, ironi dunia ialah dalam perebutan kuasa politik bisa terjadi “perang saudara” lebih kejam, lebih sadis dari “perang melawan kekuatan dari luar”. Dengan orang dan bangsa lain bisa berdamai, jadi juru damai untuk mencapai popularitas dan Nobel Perdamaian, tapi dengan lawan politik sesama bangsa bisa terjadi pembunuhan politik benaran, seperti kudeta dan kontra kudeta G30S/PKI vs Soeharto atau pembunuhan karakter dan pemakzulan model Mbeki-Zuma.

Persaingan internal dalam elite negara berkembang terwujud dalam intrik yang bisa membuyarkan kinerja sesama elite. Presiden SBY sebetulnya layak memperoleh Nobel Perdamaian, tapi dua minggu dan seminggu sebelum pengumuman itu, elite RI menjegal dengan eksekusi Tibo dan pembebasan Pollycarpus. Maka melayanglah Nobel ke Mohamad Junus.

Sekarang, Wapres Jusuf Kalla jengkel, karena jubir Dino Patti Djalal membocorkan perundingan rahasia antara pejabat Depdagri Thailand dan masyarakat muslim Patani. Akibatnya, Deplu Thailand dan kabinet dengan PM baru, membantah dan menyatakan tidak tahu-menahu pertemuan “rahasia” di Istana Bogor.

Predestinasi membiarkan manusia mengalami perang, kudeta, suksesi, intrik, manipulasi, tujuh-temurun baik dalam konflik internal suatu bangsa maupun hubungan antarbangsa dan antarperadaban, karena manusia tidak pernah bisa tuntas mentas dari dua aliran besar filosofi yang masing-masing mengklaim sebagai absolut.

Aliran pertama, kabalistik, right or wrong my country, yang bisa disempitkan my ethnicity, my race, my tribe, my class, my co religionist, my family, my clan, my corps. Banyak orang melakukan ini dengan murni dan konsisten bagaikan Kumbokarno membela Rahwana, demi saudara demi Tanah Air, demi negara. Banyak juga yang mengeksploitir slogan ini untuk membantai manusia dari ras, etnis, dan agama atau kelas yang berbeda.

Aliran kedua ialah meritokrasi. Manusia yang berprestasi harus dihargai dan right or wrong is right or wrong, kebenaran adalah kebenaran, keadilan adalah keadilan, kejujuran adalah kejujuran. Wibisono memihak kebenaran melawan kakaknya Rahwana, yang angkara murka. Tidak bisa ditambahi dengan kompromi subyektif saudara, kerabat, kroni, klan, bangsa, dan agama. Orang yang berprestasi harus dihargai, orang yang salah harus dihukum tanpa melihat asal-usul atau koneksi dari orang tersebut.

Hadapi Pilihan

Manusia sebagai individu dan bangsa sebagai kelompok setiap saat harus menghadapi pilihan menerapkan right or wrong my cabalistic group, atau right or wrong as universal value dan harus berkompromi, sehingga perjalanan sejarah manusia memang berbeda.

Bangsa yang sedang mengejar ketertinggalan terhadap bangsa lain barangkali terjebak pada right or wrong my country, Tapi, kalau penguasa lokal memonopoli kekuasaan absolut, seperti Soeharto dan Hitler, maka bangsa itu akan terpuruk, bangkrut atau dihancurkan oleh perlawanan bangsa lain. Bangsa yang ingin maju secara positif, proaktif, dan progresif ke arah kemandirian dan kesejahteraan yang lestari, tentu harus menerapkan meritokrasi, supremasi hukum menegakkan keadilan dan kebenaran, kejujuran secara konsisten. Menghindari korupsi dari paham right or wrong yang sektarian, partisan dan kabalistik, tribalistik. Yang mengingkari kinerja karena diskriminasi terhadap asal-usul atau latar belakang seseorang.

Merenungkan konflik kudeta dan suksesi Dunia Ketiga dari Myanmar, Nigeria, Sudan, Somalia, Kenya sampai Zimbabwe dan sekarang Afrika Selatan, waktunya tiba bagi elite negara yang baru merdeka untuk mawas diri. Mengapa terhadap lawan politik mereka bisa begitu kejam, tega, dan memberlakukan satu sama lain lebih sadis dari perilaku penguasa kolonial terhadap mereka.

Seandainya Gandhi, Nehru, Bung Karno, dan Syahrir ditahan dengan cara-cara Mahathir menawan Anwar Ibrahim, dengan penyiksaan dan pemukulan, barangkali tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan itu sudah almarhum sebelum memerdekakan bangsanya. Seandainya, Nelson Mandela berada di tangan diktator model Idi Amin, barangkali sudah dibantai dan ditelan oleh kanibal Idi Amin. Menyedihkan bahwa konflik intraelite di negara dunia ketiga dengan kultur nondemokrasi primitif hanyalah suksesi saling tikam dengan keris Ken Arok. Lihat sejarah Mahathir – Anwar Ibrahim, Soekarno – Soeharto, Ali Bhutto – Zia ul Haq, Musharaf – Benazir, dan Junta Militer Burma – Aung San Syu Kie.

Di Indonesia, salah satu manuver politik elite yang berdampak polemik adalah status DIY dan posisi Hamengku Buwono X dalam kancah Pilpres 2009. Polemik itu sedang berkembang menjadi proses pisowanan ageng mengarah referendum. Fakta sejarah Ngayogjakarta Hadiningrat adalah negara berdaulat, yang rela “nikah” dengan Republik Indonesia . Tapi, menurut Sukardi Rinakit, sekarang seolah “diceraikan” oleh pasangannya. Yogyakarta ibarat dijadikan duda atau janda oleh RI.

Christianto Wibisono pengamat masalah nasional dan internasional

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: