Perihal Perpu

Saat Sultan Hamengku Buwono X meletakkan jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 9 Oktober 2008, kekosongan kekuasaan mengancam karena RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta belum rampung.

Dalam keadaan seperti itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) sempat dilirik sebagai solusi. Seperti rencana penerbitan perpu sebelumnya, ruang perdebatan terbentang apakah perpu diperlukan, apakah ada kegentingan sehingga diperlukan perpu, apakah tidak sebaiknya ditetapkan produk hukum lain sederajat, tetapi kontroversinya lebih rendah?

Benar, kegentingan memaksa selalu menghadirkan konflik penafsiran. Bahkan, menurut Satya Arinanto, tak ada definisi yang jelas soal kegentingan memaksa (state of emergency). (”Pertaruhan Politik Presiden”, Kompas, 7/9/2007)

Tiga hal penting

Istilah perpu yang diatur Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 merupakan istilah baru yang tak dikenal dalam doktrin ketatanegaraan warisan Belanda. Yang lebih lazim adalah undang-undang darurat (noodverorderingsrecht). Karena itu, Pasal 139 Ayat 1 Konstitusi RIS menyatakan, ”Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah federal yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.”

Dengan rumusan agak berbeda, Pasal 96 Ayat 1 UUD Sementara 1950 menyatakan, ”Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.”

Dari sudut hukum tata negara, setidaknya ada tiga hal penting terkait perpu atau undang-undang darurat.

Pertama, perpu merupakan kewenangan melekat (inherent power) jabatan presiden dan bersifat luar biasa (formidabele bevoegheid) yang dapat dikeluarkan dengan maksud utama terjaminnya keselamatan penyelenggaraan kehidupan bernegara oleh pemerintah saat keadaan genting mengancam. Diperlukan tindakan cepat dan tepat untuk keluar dari keadaan itu. Karena itu, tidak diperlukan dukungan institusi lain guna menetapkannya.

Masalahnya, bagaimana mengukur kegentingan memaksa yang menjadi alasan keluarnya perpu? Menurut UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan perpu sama dengan UU, yaitu mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi tujuh hal: (1) HAM, (2) kewajiban warga negara, (3) kedaulatan negara, (4) kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lembaga negara tambahan lain), (5) keutuhan wilayah negara atau daerah, (6) kewarganegaraan dan kependudukan, dan/atau (7) keuangan negara. Karena itu, mengikuti logika materi muatan UU, kegentingan memaksa dalam perpu dapat diformulasikan dengan ”jika terjadi keadaan yang dikhawatirkan bisa mengancam atau membuat terkendalanya pelaksanaan atau penegakan salah satu atau lebih dari tujuh persoalan tersebut”.

Undang-undang bersyarat

Kedua, sebagai produk kewenangan presiden, perpu dikategorikan UU bersyarat (voorwardelijke wetten), karena itu bersifat sementara yang harus diuji Dewan Perwakilan Rakyat (legislative review) dalam persidangan berikut. Jika klaim presiden atas terjadinya ”hal ihwal kegentingan yang memaksa” tidak disetujui DPR, presiden harus mencabut perpu dan segala akibat hukum yang muncul dari pemberlakuan perpu, baik yang bisa dipulihkan maupun tidak, diselesaikan dengan UU reguler. Namun, jika disetujui, perpu akan menjadi UU definitif yang berlaku secara permanen sampai dicabut UU lain.

Keharusan adanya persetujuan DPR di persidangan berikut ini berguna untuk membatasi, mengawasi, dan mengimbangi agar inherent power presiden tak menjadi liar dan mudah disalahgunakan.

Ketiga, harus ada syarat keseimbangan (evenwijdigheidspostulaat) antara keadaan luar biasa dan upaya luar biasa yang ditempuh. Dengan demikian, tidak boleh, misalnya, masalah yang sebenarnya bisa ditangani dengan UU reguler tanpa dikhawatirkan munculnya keadaan genting yang mengancam atau terkendalanya salah satu atau lebih dari tujuh hal itu, tetapi dijawab dengan menerbitkan perpu. Tidak boleh membunuh tikus dengan meriam.

Dalam kasus kemungkinan kekosongan kekuasaan di DIY, perpu layak diterbitkan karena termasuk dalam keadaan yang dikhawatirkan dapat mengancam atau setidaknya membuat terkendalanya pelaksanaan atau penegakan kekuasaan negara.

A AHSIN THOHARI Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: