Pertaruhan Legitimasi Sosiohistoris

Pernyataan Presiden Yudhoyono bahwa pemaksaan kehendak untuk memilih kepala daerah dengan penunjukan bertentangan dengan konstitusi hanya melihat aspek demokrasi prosedural, belum melihat aspek substansial.

Karena itu, jika pernyataan Presiden SBY diletakkan dalam konteks DIY, penegasan harus melihat sisi legitimasi.

Sumber legitimasi untuk memerintah, termasuk penentuan kepala daerah, tidak hanya sebatas prosedur yang demokratis. Kenyataan sosiohistoris suatu bangsa juga harus menjadi sumber legitimasi. Karena itu, jika alasannya hanya sebatas karena tuntutan demokrasi dan konstitusi, tanda-tanda melupakan kenyataan sosiohistoris suatu bangsa mulai tampak di kalangan elite politik bangsa. Akan separah inikah perjalanan bangsa dalam menata kehidupan ketatanegaraan?

Hingga kini, sumber legitimasi keberadaan DIY dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia hanya pada kenyataan sosiohistoris. Sejak Piagam Kedudukan 19 September 1945, Sultan Hamengku Buwono (HB) IX dan Paku Alam VIII diposisikan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DIY. Bahkan, politik perundang-undangan Indonesia selalu mengulang terminologi sosiohistoris itu. Artinya, keistimewaan DIY selalu diletakkan pada kepala daerah dan wakilnya.

Kejelasan payung hukum

Legitimasi keistimewaan Yogyakarta yang bersumber dari sosiohistoris itu digugat saat demokrasi mulai digunakan dalam menata sistem ketatanegaraan dan pemerintahan. Gugatan itu menguat saat sistem rekrutmen kepala daerah harus menggunakan mekanisme demokrasi prosedural melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Legitimasi sosiohistoris dipertaruhkan saat Sultan HB X menyampaikan orasi budaya 7 April 2007 dan menegaskan tidak bersedia menjabat gubernur/kepala daerah pada purna masa jabatan tahun 2003- 2008. Sultan juga menegaskan tidak setuju jabatannya diperpanjang lima tahun.

Makna ketidaksediaan Ngarsa Dalem HB X itu terjadi jika ”payung hukum” tidak jelas. Penegasan Sultan HB X mengandung tiga makna.

Pertama, meminta ketegasan pemerintah pusat, yakni mau dikemanakan DIY dalam ranah sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kedua, menanyakan kepada pemerintah pusat (Presiden), masih ingatkah perjuangan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan dan bagaimanakah peran Kesultanan dan Puro Pakualaman dalam mempertahankan integritas negara Indonesia.

Ketiga, apakah pemerintah pusat konsisten menerapkan Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945. Karena jika ditinjau dari aspek penafsiran historis, keberadaan pasal itu mengakui dan tetap mempertahankan daerah istimewa.

Penafian sosiohistoris

Terlepas dari ketiga hal itu, dengan menyatakan Gubernur DIY dipilih langsung oleh rakyat atas nama demokrasi, kenyataan sosiohistoris tidak lagi dijadikan sumber legitimasi pemerintahan yang mendampingi prinsip demokrasi prosedural.

Pertanyaannya, apakah demokrasi prosedural yang digagas elite politik di Jakarta sudah mampu menyelesaikan masalah-masalah nyata republik Ini.

Salah satu latar belakang perlunya pemerintahan lokal adalah untuk mewadahi keanekaragaman. Penyeragaman atas kehidupan dan struktur masyarakat yang sejak awal berbeda akan memunculkan rasa ketidakadilan sekaligus mengingkari prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam konteks Yogyakarta, keistimewaan itu melekat dalam sejarah Ngayogyakarta Hadiningrat yang inheren dengan sejarah bangsa Indonesia. Karena itu, kebijakan dalam menentukan isi keistimewaan dalam RUUK tidak hanya parsial, hanya berdasarkan dipilih tidaknya gubernur, tetapi harus diletakkan dalam konteks, apakah pilihan keistimewaan (entah bagaimana rumusannya) sudah setimpal dengan peran Yogyakarta dalam sejarah bangsa Indonesia?

Karena itu, sambil menanti UU Keistimewaan DIY terbit, kita perlu bertanya pada diri masing- masing, masih perlukah keistimewaan Yogyakarta dipertahankan? Jika masih perlu, bagaimana formulasinya? Jika tidak perlu, apa gunanya Pasal 18B Ayat 1 UUD 1945 dalam menata sistem pemerintahan daerah di Indonesia? Dan apa makna kenyataan sosiohistoris bagi pembentukan sistem ketatanegaraan serta bangsa? Ataukah kenyataan sejarah itu hanya untuk pelajaran di sekolah?

B Hestu Cipto Handoyo Dekan FH-UAJY; Direktur Eksekutif Parliament Watch Yogyakarta

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: