Politik Sejarah Menjelang Pemilu

Menghadapi Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009, sedikitnya ada dua monumen sejarah yang (mau) dibangun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Yang satu berhasil dan sebuah lagi berantakan. Pembangunan monumen jelas terkait dengan faktor historis yang ingin diingat atau nilai-nilai perjuangan untuk dilestarikan di tengah masyarakat yang sedikit banyak berhubungan (dihubung-hubungkan) dengan tokoh yang membangun monumen itu.

Monumen pertama

Monumen pertama diresmikan pada 15 Desember 2008 di Pacitan, Jawa Timur. Perluasan monumen Panglima Besar Sudirman di Desa Pakis, Nobo, Nawangan, Pacitan, merupakan program kilat di bidang sejarah. Medio 2008 Presiden menugaskan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, serta Panglima TNI untuk melaksanakan program mendesak yang harus selesai akhir 2008. Pasukan zeni dan alat-alat berat ikut membantu agar proyek itu selesai tepat waktu. Departemen PU membangun infrastruktur. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala bekerja sama dengan Pusat Sejarah TNI menyiapkan data kesejarahan yang digunakan sebagai relief, sedangkan diorama akan dibangun pada tahap kedua.

Agustus 2008 diadakan semiloka di hotel berbintang di Jakarta, membicarakan sejarah perjuangan dan pembuatan relief perluasan monumen Panglima Besar Sudirman. Sekian banyak relief disiapkan, yang menggambarkan perjuangan Sudirman (1916-1950). Tentu saja tidak dimasukkan dukungan Sudirman kepada Persatuan Perjuangan yang dipimpin Tan Malaka atau sejauh mana keterlibatan Sudirman dalam peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta. Namun, secara keseluruhan, gambar-gambar itu sudah didiskusikan secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan yang ingin disampaikan ialah ibu kota Yogyakarta diserang, Presiden dan Wakil Presiden ditawan, tetapi Sudirman tidak kenal menyerah. Sungguhpun kondisi kesehatannya lemah, ia bergerilya dengan satu paru- paru, diusung di atas tandu. Apa jadinya republik ini jika TNI tak berperan di saat menentukan?

Mengapa yang diperluas monumen yang ada di Pacitan? Mengapa bukan di Ambarawa? Mengapa ditampilkan kembali Sudirman yang merupakan bapak tentara nasional?

Pesaing SBY dalam pemilu presiden nanti sebagian adalah purnawirawan. Namun, SBY yang paling peduli terhadap Panglima Besar Sudirman. Peringatan Hari Juang Kartika 15 Desember 2008 yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat dilakukan di sana, tersirat makna yang memperlihatkan, segenap prajurit mendukung Presiden. Alhasil, monumen sejarah itu dengan sukses dibangun meski pemberitaan pers tidak begitu besar karena terimpit informasi lain.

Monumen kedua

Monumen kedua adalah pembangunan Pusat Informasi Majapahit yang ditargetkan selesai sebelum Pemilu 2009. Demikian keterangan Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur I Made Kusumajaya (Kompas, 4/1).

Tampaknya, Majapahit Park di Trowulan ini ingin menyusul keberhasilan pembangunan Sudirman Memorial Park di Pacitan. Bangunan ini untuk mengangkat kebesaran Majapahit. Jika proyek senilai Rp 25 miliar-Rp 30 miliar ini dapat diselesaikan dengan baik, tentu citra SBY akan terangkat. Lantai museum itu dari kaca dan bila kita berjalan di atasnya, di bawahnya terlihat situs seperti pada museum Xi An dan Cheng Du di China. Namun, yang tidak diharapkan terjadi.

Pada 2 November 2008 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik meletakkan batu pertama dan beberapa waktu kemudian sudah dimulai penggalian dan pengecoran beton sebagai fondasi. Awal Desember 2008 tim evaluasi sudah menemukan gejala perusakan. Pertengahan Desember kerusakan itu kian parah. Pusat Informasi Majapahit dibangun di atas tanah yang merupakan situs penggalian arkeologis yang seyogianya dapat digunakan untuk merekonstruksi kota Trowulan.

Jalan keluar

Jalan keluar secara teknis perlu segera diambil, seperti rehabilitasi situs yang rusak dan relokasi Pusat Informasi Majapahit ke lokasi lain. Situs perkotaan Trowulan diperhitungkan sekitar 9 x 11 km. Seyogianya pembangunannya bersifat nasional diatur dengan keputusan presiden mengenai pembagian zona Trowulan, seperti yang diberlakukan terhadap Candi Borobudur.

Penduduk setempat yang hidup dengan membongkar batu bata Kerajaan Majapahit dapat ditawari program transmigrasi ke tempat yang lebih menjanjikan bagi ekonomi mereka.

Sanksi hukum seharusnya diberlakukan terhadap para perusak benda peninggalan purbakala, tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga pejabat yang lebih tinggi. Pembenahan di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebaiknya dilakukan.

Sebelumnya, di departemen ini sudah terjadi pengotakan yang kurang sehat antara sejarawan dan arkeolog. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala sebetulnya terdiri dari unsur sejarah dan purbakala. Namun, terkesan arkeolog mendominasi dengan tersingkirnya sejarawan dari instansi ini. Demi perbaikan citra, tentu sebelum pemilu perubahan akan terjadi.

Asvi Warman Adam Ahli Peneliti Utama LIPIKOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: