“Sadumuk Bathuk, Sanyari Bumi”

Sadumuk bathuk, sanyari bumi, sebuah adagium Jawa untuk menggambarkan pentingnya mempertahankan bukan hanya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, tetapi juga martabat bangsa.

Tak diragukan, dalam upaya seperti itu kesatuan pendapat pengambil keputusan politik, kecermatan telik sandi maupun kewasisan diplomat, berperan penting. Namun, akhirnya sadumuk bathuk sanyari bumi harus ditopang kesigapan olah yudha para panglima dan olah senjata para prajurit. Pada HUT ke-63, TNI masih jauh dari cukup untuk menyangga beban itu.

Doktrin militer

TNI sudah memiliki doktrin baru, Tri Dharma Eka Karma (12 Januari 2007). Namun, masalah yang lebih serius adalah bagaimana mengoperasionalkan Tri Dharma Eka Karma itu menjadi doktrin strategis setara dengan yang dulu dikenal sebagai Doktrin Hankam (1991) dan Doktrin Operasional, yang mungkin setara dengan Doktrin Penampilan Sad Daya Dwi Bhakti (1994). Menganggap Tri Dharma Eka Karma sebagai pengganti Catur Dharma Eka Karma (1988) dengan sendirinya menganggapnya sebagai doktrin perjuangan. Tanpa operasionalisasi pada dua tingkatan doktrin itu, Tri Dharma Eka Karma tidak lebih dari sekadar doktrin politik militer.

Operasionalisasi itu bukan perkara mudah. Pertama, palagan tidak lagi merupakan cerminan geografi fisik, tetapi perlu mencakup palagan virtual. Konsep ”mendalam dan berlapis” yang dulu menjadi karakter doktrin strategis tidak lagi memadai untuk mengamankan akses perdagangan internasional, melindungi zona ekonomi eksklusif dan pulau terluar, atau untuk menopang diplomasi Indonesia.

Kedua, ancaman tidak selalu mengikuti perkembangan linear. Beberapa jenis ancaman bereskalasi amat cepat dan hanya menyisakan sedikit waktu peringatan dini. Tanpa sentuhan yang lebih bersifat antisipatorik, sulit membayangkan konsep itu dapat digunakan untuk, misalnya, menghadapi terorisme.

Persoalannya terletak pada bagaimana menjaga agar perluasan ruang laga dan penambahan dimensi antisipatorik itu tidak berbenturan dengan ruang politik. Persoalan bagi TNI lebih sederhana dibanding bagi Departemen Pertahanan. Bagi TNI, konsekuensi strategis yang langsung terasa kebutuhannya adalah operasionalisasi Tri Dharma Eka Karma menjadi relevan dengan ancaman baru, seperti perang elektronik dan informasi maupun ancaman terorisme internasional, serta berbagai bentuk palagan tanpa batas.

Kini Tri Dharma Eka Karma telah dirinci dalam berbagai bentuk doktrin operasional. Konon Markas Besar TNI sudah menyelesaikan tujuh dari 14 modalitas operasi, termasuk kategori operasi militer selain perang. Namun, khususnya untuk operasi perang, agaknya TNI terjebak operasionalisasi doktrin Tri Dharma Eka Karma berdasar tugas-tugas TNI. Lihat misalnya operasionalisasi doktrin itu ke dalam ”operasi gabungan TNI, operasi darat, operasi laut, operasi udara, kampanye militer dan operasi bantuan”. Untuk menghindari kontroversi politik, yang juga diperlukan adalah tautan operasi-operasi itu dengan dharma menangkal, menindak, dan memulihkan keadaan.

Doktrin pertahanan nonmiliter

Kebijakan pertahanan negara dipahami sebagai ranah kebijakan komprehensif untuk meramu segala sumber daya nasional menghadapi berbagai bentuk ancaman. Perubahan tata hubung antarbangsa, multidimensionalitas ancaman, dan munculnya bentuk-bentuk ancaman baru, menimbulkan aneka soal. Karena itu, pertahanan negara terdiri dari pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter.

Kecenderungan seperti itu bisa dipahami. Masalahnya, gagasan penggunaan sumber daya nonmiliter tidak disertai disagregasi ancaman dan diferensiasi instrumen untuk menghadapinya. Akibatnya, otoritas Departemen Pertahanan merumuskan kebijakan pertahanan berubah menjadi isu politik karena mungkin tidak sejalan dengan yang dirancang departemen dan/atau instansi lain. Para pejuang demokrasi dan hak asasi manusia tidak sulit mencari celah untuk menganggapnya sebagai militerisasi atau sekuritisasi.

Selain itu, Departemen Pertahanan lebih tertarik merumuskan gagasan yang ”benar” daripada yang relevan. Lihat, misalnya, bagaimana upaya menghadapi ancaman agresi yang dirumuskan berdasarkan pelapisan strategi: diplomasi, perlawanan rakyat secara spontan, pertahanan militer, dan pertahanan untuk perang berlarut. Dengan mudah, pihak lain akan menafsirkan Departemen Pertahanan ingin merambah bidang nonpertahanan. Di lain pihak, beberapa rumusan, misalnya, ”perlawanan rakyat secara spontan”, lebih merupakan kebutuhan akademik daripada benar-benar relevan dengan pertahanan Indonesia pada masa depan.

Tak usah diperdebatkan. Di mana pun, ancaman serius terhadap keamanan nasional harus dijawab dengan seluruh sumber daya nasional. Namun, perencanaan sistem harus merujuk pada relevansi, bukan sekadar kepentingan ideologis. Pendayagunaan komponen cadangan jika akan dilakukan seharusnya memberi penekanan lebih besar pada kemampuan teknologi dan industrial daripada kemampuan manusia. Persoalan menjadi lain jika disepakati secara politik untuk mengembangkan tentara rakyat, bukan tentara profesional, kecil, efektif, dan efisien.

Reorientasi strategi pertahanan

Pada HUT ke-63, TNI sudah melakukan lebih dari yang dirancang sendiri 10 tahun silam. Masih tersisa dua masalah penting, pengambilalihan bisnis militer dan pemberlakuan hukum pidana umum bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana, adalah aneka masalah yang diajukan kalangan sipil. TNI akan bisa berkelit dengan menggunakan prinsip transisi dan/atau rumusan pasal yang tidak terlalu jelas. Namun, perlu diingat, ujian bagi reformasi TNI harus diukur tidak hanya dari komitmennya memenuhi legalitas, tetapi pada keikhlasannya untuk menjadi profesional. Bagi prajurit, nuhoni trah utama (memenuhi keutamaan) adalah masalah etik dan moral karena kebutuhan menjaga martabat pribadi dan institusi bukan karena desakan pihak lain.

Sementara itu, pertahanan Indonesia masih menghadapi masalah pelik. Selain anggaran, masalah yang lebih serius adalah kemiskinan ide untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh dan terhormat. Tahun 2009, anggaran pertahanan menurun. Prajurit berlatih dengan senapan kosong. Alutsista kian uzur. Kesiagaan tidak lebih dari 40 persen, itu pun kalau yang menjadi ukuran adalah kelengkapan fisik, bukan kualitas kinerja. Sukhoi hanya bisa digunakan untuk parade HUT TNI.

Karena itu, sadumuk bathuk, sanyari bumi menjadi masalah etik dan moralitas bagi TNI, keandalan perencanaan postur bagi Departemen Pertahanan, dan komitmen bagi seluruh bangsa. Perang masa depan bukan perang brubuh, seperti Bharatayudha. Tanpa orientasi ke luar strategi pertahanan Indonesia hanya bisa menggunakan tata gelar Cakra Byuha. Dan, itu sama dengan membiarkan bathuk (baca: martabat bangsa) diinjak-injak orang lain.

Kusnanto Anggoro Institute of Defence and Security Studies dan Centre for Indonesia Risk Studies

1 Comment

  1. ohh itu juga slogan/falsafah di militer,baru tau saya🙂


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: