Sembilan Soal Sistem Pemilu

Pemilu 2009 hampir menjadi sistem “proporsional terbuka murni” yang terbesar di dunia (melampaui Brasil) jika pemilih diwajibkan mencontreng caleg (Pasal 153 jo 176 UU Pemilu).

Status ini gagal dicapai setelah contrengan kepada parpol dibenarkan meski KPU bersikukuh menerapkan sistem proporsional terbuka murni. Penghitungan suara dan penetapan kursi hanya menunggu waktu, setelah kompetisi berlangsung 9 April 2009. Ternyata masih terjadi perbaikan aturan pembagian kursi dalam electoral formula (SK KPU No 26/2009). Kegaduhan Pemilu 2009 karena sistemnya mengandung banyak masalah mendasar yang perlu dibenahi.

Proyek suara rakyat

Pada awalnya adalah daulat rakyat. Tetapi, hak memilih hanya dimiliki warga negara yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Pemelintiran birokratik mengakibatkan hak memilih hanya dapat digunakan jika pemilih didaftar KPU (Pasal 19-20 UU Pemilu 2008). Pendaftaran pemilih diperantarai pemerintah dan pemerintah daerah dengan data kependudukan yang terdiri dari data penduduk dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).

DP4 menjadi tanggung jawab pemerintah. Anggaran triliunan rupiah terlalu mahal jika DP4 hanya merupakan kumpulan rekapitulasi data penduduk kabupaten/kota, sedangkan biaya KTP sudah dibayar penduduk. Daftar pemilih kian mahal karena pemutakhiran dan validasi DP4 menjadi tanggung jawab KPU kabupaten/kota. Sebetulnya validasi pemilih dapat dilakukan pada hari pemungutan suara, berdasarkan bukti identitas diri, seperti akta kelahiran, SIM, KTP, ijazah, paspor.

Birokratisasi pemilih ikut menghasilkan perilaku tidak memilih (nonvoting behavior), mungkin sekitar 65 persen di Jakarta. KPU DKI bertanggung jawab dan seharusnya memungkinkan pemungutan suara lanjutan/susulan agar legitimasi pemilu kuat. Presiden pun menanggung akibat daftar pemilih bermasalah, yaitu menunda pemilu dan menetapkan pemilu susulan dalam hal 50 persen jumlah pemilih terdaftar secara nasional tidak dapat menggunakan hak pilihnya (Pasal 230).

Kedua, menurut UU Pemilu 2003, parpol yang tidak meraih suara 3,0 persen tidak boleh menjadi peserta Pemilu 2009. Aturan ini dimandulkan melalui Pasal 316d UU Pemilu 2008. Pemandulan dibatalkan MK. Putusan MK dijadikan dasar gugatan di PTUN sehingga KPU menambah enam parpol sebagai peserta pemilu meski melampaui waktu penetapannya.

Ketiga, menurut konstitusi, peserta pemilu adalah parpol. Pencalonan mestinya dilakukan dalam daftar urut caleg (Pasal 53), tetapi MK memasalahkan dengan membatalkan Pasal 214 UU Pemilu. Setelah MK mendorong kompetisi antarcaleg separpol dan lintas parpol, Perppu No 1/2009 melapangkan kompetisi antarparpol.

Keempat, masalah daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi. Besaran dapil disusun dengan asumsi proporsionalitas perolehan parpol untuk dibagi kepada caleg sesuai nomor urut meski dengan malapportionment (3-10 kursi tiap dapil). Disproporsionalitas akan terasa setelah semua caleg lintas parpol berebut suara di dapil karena mematuhi putusan MK tentang suara terbanyak, padahal perolehan caleg akan amat terfragmentasi.

Proporsional, terbuka, murni?

Kelima, pemilih memberikan suara secara kategoris (“tentukan pilihanmu”) tanpa kepastian karena centangan kepada caleg dan atau parpol dibenarkan (Pasal 176 Ayat 1a Perppu No 1/2009). Jadi, satu suara pemilih (Pasal 153) untuk mencontreng caleg dan menghasilkan suara terbanyak, ataukah untuk mencontreng parpol dan mengaburkan sistem proporsional terbuka murni?

Keenam, pemberian satu suara tidak dikhususkan kepada siapa (caleg atau parpol). Pemberian suara dan cara menghitungnya bukan berdasarkan OPOVOV (one person, one vote, one value), tetapi OPOV (one person, one value) dengan kemungkinan dua suara. Ketakpastian pemberian suara, untuk caleg atau parpol, tak dapat disebut sistem proporsional terbuka murni (seperti di Brasil, Finlandia). Pembelahan hitungan kepada parpol atau caleg ini melambankan rekapitulasi suara. Potensi contrengan kepada caleg tergembosi oleh contrengan kepada parpol. KPU juga menggembosi, membolehkan surat suara dari dapil lain untuk dicentang pada kolom parpol (SE KPU No 676/2009), padahal tidak ada nama caleg dari dapil setempat.

Ketujuh, formula proporsional terbuka terbatas/bersyarat (Pasal 214), sebagai cara mengonversi suara menjadi kursi parlemen, telah dibatalkan MK dan diganti dengan suara terbanyak. Tetapi Perppu No 1/2009 membolehkan centangan kepada parpol. Lalu KPU akan menerapkan formula proporsional terbuka murni dengan menghitung contrengan kepada parpol, bukan hanya kepada caleg. Beruntung parpol yang menggemakan “pilih parpol” dan mencegah calegnya berebut suara.

Kedelapan, penetapan hasil pemilu oleh KPU dapat disengketakan peserta pemilu. Setelah putusan MK menjadikan kompetisi antarcaleg, sengketa dapat timbul antarcaleg separpol dan atau lintas parpol. Pasal 74 Ayat 1c dan Ayat 2c UU MK 2003 maupun PMK No 14/2008 tidak sesuai dengan putusan MK tentang suara terbanyak karena hanya mengatur sengketa pemilu DPR/DPRD sebagai sengketa antarparpol.

Akhirnya ketakpastian dan ketaksiapan sistem pemilu dikelola KPU, yang perekrutan dan kemampuannya juga tak meyakinkan. Jika pemilu melemah legitimasinya, atau sia-sia, keteraturan politik disudutkan di persimpangan democratic reversal. Inilah risiko perilaku elite nasional dalam transisi politik.

Mohammad Fajrul Falaakh, Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta – KOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: