Sirkulasi Kebengisan

Ideally, government should promote and protect human rights through system of law (K Lee Lerner, 2006).

Harian Kompas (2/1/2009) membuka tahun 2009 dengan dua berita utama yang bertolak belakang.

Pertama, optimisme Presiden Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla menatap tahun 2009. Kedua, kasus hukum pembunuhan Munir kembali mengalami ”kebuntuan”. Pengadilan membebaskan Muchdi dari semua tuduhan keterlibatan pembunuhan Munir, yang sebelumnya diancam penjara belasan tahun.

Optimisme tentu tidak salah. Akan tetapi, optimisme semacam ini akan kehilangan basis pembenaran manakala negara ”melalaikan” hak hidup warganya.

Kebengisan

Emosionalitas tidak mencukupi untuk menjelaskan struktur kekerasan yang mengakar dalam kehidupan kita. Kekerasan bukan perkara personal, tetapi sesuatu yang terbangun secara sadar dalam ranah politik, ekonomi, dan budaya.

Amy Chua dalam buku World on Fire (2003) menyebutkan, kekerasan telah mengisi episode- episode sejarah. Kekerasan mewujud dalam bentuk ekspansi pasar yang tidak memperhitungkan keadilan, demokrasi yang tidak pernah mampu memberi jawaban tentang masalah sosial, dan bentrokan antaretnik yang kian pekat.

Kekerasan seperti ini ”memanggang” kehidupan hingga kehilangan sosok sebagai hunian yang menyejukkan. Terbantainya kemanusiaan di atas ambisi dan keserakahan manusia akan kekuasaan menciptakan alur kebengisan tidak terhentikan. Kebengisan merupakan karakter utama kekerasan masif dalam kehidupan. Kekerasan memiliki sokongan politik dan kekuasaan.

Dilema

Komunitas pejuang kemanusiaan muncul dalam kotak kehidupan yang menerima pembasmian manusia sebagai kebenaran untuk tujuan politik kekuasaan. Pembunuhan yang dialamatkan kepada tokoh seperti Munir membenarkan konstruksi politik kekuasaan yang tidak memberi tempat pada kemanusiaan, akal sehat, dan nurani.

Pada kondisi ”abnormal” seperti Indonesia di mana kepastian hukum masih jauh dari jangkauan, dukungan politik amat dibutuhkan untuk menghasilkan keadilan hukum. Seperti dalam kasus Munir, kuatnya gaung internasional, kehendak politik untuk mengawal proses peradilan merupakan keniscayaan. Dukungan politik akan membantu institusi hukum dalam membela keadilan tanpa ”rasa takut” mendapatkan penindasan dan represi dari jaringan kebengisan yang berhubungan dengan kasus kejahatan berat.

Masih kabur apa yang dikatakan Presiden Yudhoyono, pihaknya akan menyiapkan langkah tertentu guna menyikapi pembebasan Muchdi dari vonis penjara. Dapat dikatakan, kondisi semacam ini merupakan sisi lemah dimensi sosiologis konstruksi hukum di Indonesia.

Sering ditemukan hukum masih tersandera ”dilema” amat kompleks. Hukum akan merentang pada tegangan krusial. Apakah hukum akan memedulikan cita rasa keadilan publik. Atau, sebaliknya, melawan ”suasana batin” publik yang bisa merasakan seperti apa ”keadilan” harus dibela dan dinyatakan. Mauro Zamboni dalam Law and Politics (2008) mengemukakan pentingnya dukungan ”sosiologis” dan ”politik” terhadap proses hukum dan peradilan sehingga ”kebenaran” dapat diumumkan tanpa rasa takut ditindas!

Institusi

Ronald Inglehaart, ilmuwan politik Universitas Michigan, memimpin World Values Survey 2008 untuk mengukur tingkat kebahagiaan masyarakat dunia. Survei yang meliputi 350.000 orang dan 97 negara ini menempatkan Denmark sebagai negara paling bahagia. Tiga aspek yang disebutkan sebagai variabel utama yang menentukan tingkat kebahagiaan adalah kebebasan memilih, toleransi, dan jender (Business Week No 28/10/2008).

Ketiga variabel ini berhubungan dengan hak dasar manusia, baik sebagai anggota masyarakat maupun warga negara. Ada pada level ini tentu bukan proses singkat dan mudah. Ada pengandaian tentang kesungguhan politik untuk merancang ”cetak biru” kekuasaan prokemanusiaan.

K Lee Lerner (2006) menyebutkan tiga tahap penting untuk mewujudkan ”tubuh politik” yang mampu menghargai kemanusiaan dan memusnahkan kejahatan. Semua terkait tugas dan tanggung jawab negara. Pertama, negara harus mampu mempromosikan nilai kemanusiaan sebagai bagian dari pengalaman hidup negara. HAM bukan hanya bagian dari format hukum, tetapi juga perilaku kekuasaan.

Kedua, negara harus memastikan, tiap warga negara merasa dilindungi terhadap kejahatan dan kesewenangan, baik pada ruang sosial maupun saat berhadapan dengan kekuasaan. Ketiga, kemanusiaan harus ”mencahayai” sistem dan kultur hukum yang berlaku.

Jika negara dapat mengerjakan kebutuhan semacam ini dengan sedikit serius, ”sirkulasi kebengisan” yang sedang memborgol kehidupan kita kini dapat dipatahkan. Kita tahu tidak ada kebahagiaan pada kondisi seperti ini.

Max Regus Direktur Parrhesia Institute (Institute for Nation State Building) – KOMPAS

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: