Tugas Ganda Pemerintah

Tugas pemerintah berganda-ganda menjelang pemilihan umum tahun 2009. Jika pemilihan kepala daerah diperhitungkan, tugas ganda pun bertambah.

Sementara itu, semakin dekatnya pemilu serta dimulainya kampanye, masuk akal jika muncul semacam prasangka, yakni prasangka perihal kegiatan pemerintah, terutama pejabat yang juga berkedudukan dalam partai politik, dihubungkan dengan kegiatan kampanye.

Pola serupa dalam gradasi yang beragam dan berbeda-beda juga menimpa semua pejabat dan anggota DPR dan DPRD yang mau tidak mau juga terlibat dalam kegiatan persiapan dan kampanye pilkada dan pemilu. Apa yang ingin kita sampaikan dengan mengangkat perkembangan yang sudah kita ketahui dan kita antisipasi itu?

Dalam beberapa kesempatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan agar pemerintah dan pejabat pemerintah tetap berkonsentrasi pada tugas pemerintahannya. Hal serupa dinyatakan Wapres. Kebetulan oleh beragam perkembangan ekonomi dunia yang berdampak langsung pada Indonesia, konsentrasi pemerintah itu bahkan semakin diperlukan.

Konsentrasi itu tidak mudah. Hiruk-pikuk yang menyertai persiapan dan tibanya momentum kampanye pemilu bukan satu-satunya faktor yang menciptakan suatu suasana khusus. Ada faktor lain, yakni sedang diadilinya kasus korupsi oleh KPK. Di sana pun muncul kenyataan, satu soal belum selesai diadili, tampil masalah indikator kasus korupsi lainnya.

Semua perlu bahkan harus ditangani. Berlakulah di sini hadirnya pembagian tugas. Pemerintah tetap dalam posisi untuk memerhatikan agar semuanya berjalan secara semestinya. Sebaliknya, juga dalam kompleksitas dan keserentakan beragam persoalan, agenda, dan tugas itu, tetaplah pemerintah dan pemerintahannya agar mengutamakan tugas pokoknya, yakni menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan dasar dan kerangka falsafah pemerintahan kita, yakni menyelenggarakan kesejahteraan umum. Bukan saja dalam bidang sosial ekonomi, tetapi juga dalam bidang hukum, keamanan, dan lain-lain.

Begitu kompleks, begitu simultan, dan sekaligus begitu berebut prioritas. Mau tidak mau kondisi itu menghadirkan kesadaran bahwa akhirnya tanggung jawab itu berada pada kita semua. Sesuai dengan pembagian tugas dan kekuasaan, pertama-tama pada pemerintah.

Berlaku adagium atau ungkapan klasik, jika tujuan pemerintahan adalah kesejahteraan rakyat, maka berlaku pada semua fase, apalagi fase kritis. Kita bersama ikut bertanggung jawab. Kehebohan masalah, kericuhan persoalan, keserentakan problem seperti kita lihat dan kita rasakan dewasa ini adalah persoalan kita bersama.

Pemerintah di depan karena ia lembaga eksekutif yang memegang kekuasaan, tetapi lembaga lain tak bisa hanya berpangku tangan dan berteriak. Kita tetap bersama- sama dalam menciptakan suasana yang kondusif.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Unknown Feed

    • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: