UU BHP, Kontroversi Tanpa Solusi

Sejak masih berupa konsep atau draf, Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan sudah menimbulkan kontroversi. Maklum, banyak hal yang diubah dalam pendidikan, mulai dari status kelembagaan, sumber pendanaan, tenaga pendidik, hingga sistem perpajakan.

Tidak aneh jika dalam pembahasan di DPR sampai diajukan 35 draf Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Barulah pada draf ke-36 RUU BHP disetujui DPR pada 17 Desember 2008.

Namun, meski sudah disetujui DPR, kontroversi terhadap UU BHP tidak berhenti. Justru penolakan dari sejumlah kalangan terus bergulir.

UU BHP dinilai sarat nuansa komersialisme. Negara terkesan lepas tangan dalam soal pendanaan pendidikan dan menyerahkannya kepada masyarakat dengan dalih otonomi perguruan tinggi atau otonomi sekolah. Jaminan negara dan BHP menanggung minimal 2/3 biaya operasional pendidikan dianggap hanya permainan kata-kata.

Dari kalangan orangtua dan mahasiswa juga timbul kekhawatiran, biaya pendidikan akan semakin mahal dan sulit terjangkau. Jaminan kuota 20% untuk masyarakat miskin bisa menikmati pendidikan tinggi, seperti dinyatakan UU BHP, tidak cukup meyakinkan masyarakat.

Soal guru juga menjadi persoalan tersendiri. UU BHP menegaskan, pendidik dan tenaga kependidikan membuat perjanjian kerja. Karena pengangkatan berdasarkan perjanjian dengan BHP, menurut Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia Suparman, posisi guru sebagai tenaga kerja seharusnya ikut merujuk pada UU ketenagakerjaan.

Guru sebagai tenaga kerja, tentu acuannya UU ketenagakerjaan sehingga berhak mendirikan serikat pekerja, mendapatkan upah diatas upah minimum regional, mendapat Jamsostek, serta punya hak mogok mengajar.

Persoalan lain yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah soal perpajakan. Dalam salah satu pasal UU BHP dinyatakan, badan hukum pendidikan bersifat nirlaba. Namun, pada pasal lain, BHP dikenai pajak sehingga menurut ahli perpajakan Universitas Indonesia, Darussalam, kedua pasal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip perpajakan.

Untuk Perguruan Tinggi

Implikasi penerapan UU BHP boleh dibilang diluar perkiraan sebelumnya. Seperti disampaikan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Fasli Jalal, UU BHP sebelumnya sebagai solusi untuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang terjerat birokrasi dan sistem penganggaran yang rumit. Sistem birokrasi yang terpusat telah mengganggu aktivitas perguruan tinggi karena ibaratnya membeli kertas saja harus terpusat dan dianggarkan Bappenas.

Belum lagi aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang menyebabkan sejumlah rektor berurusan dengan aparat hukum. Penerimaan PTN, seperti dari mahasiswa, harus disetorkan dulu kepada negara, kemudian PTN mengajukan permintaan dana kembali. Selain prosesnya panjang, juga dibutuhkan waktu yang sangat lama.

Pemerintah kemudian membuat solusi dengan membentuk PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Langkah ini lumayan manjur karena bisa memotong jalur birokrasi dan PTN bisa mengelola keuangannya secara mandiri.

Menyadari payung hukum BHMN lemah, kemudian muncullah UU BHP. UU ini bagus untuk PTN, tetapi sulit diterapkan untuk sekitar 250.000 sekolah dan madrasah yang tesebar di tanah air dengan kondisi dan potensi yang sangat beragam.

Jadi, UU BHP seperti menjerat sistem pendidikan kita dan hingga sekarang belum ada solusi terhadap persoalan ini.

Try Hariyono – KOMPAS

Advertisements

1 Comment

  1. kalau cerdik pandai dipusingkan dengan ulahnya, bagaimana rakyat kecil mengurus dirinya…layakkah lalu mereka melakukan BUMN (badan usaha milik nya) lewat perdagangan di kaki lima ? soalnya pengetahuan hanya sebatas itu… su seng ada lai yang lain.
    Biking kita pastiu…saja.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • RSS ANTARA News – Berita Terkini

    • Kapolri: puncak arus balik terjadi dua gelombang
      Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan bahwa puncak arus balik Lebaran 2018 diperkirakan akan terjadi pada 20 Juni 2018 gelombang pertama dan pada 23-24 Juni 2018 gelombang dua . "Pada 17 Juni 2018 mulai ada ...
    • Pencarian Korban Kapal Tenggelam Danau Toba
      Tim evakuasi gabungan melakukan pencarian korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Simalungun, Sumatra Utara, Selasa (19/6/2018). KM Sinar Bangun yang mengangkut 128 penumpang tenggelam di Danau Toba pada Senin ...
    • Arus balik penumpang di Pelabuhan Karimun makin ramai
      Arus penumpang di Pelabuhan Domestik dan Internasional Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau makin ramai pada H+3 Lebaran, Rabu, makin ramai. "Arus penumpang ramai lancar dan masih terkendali. Dan ...
  • “ISI – PORO”





  • Subscribe in Bloglines


  • RSS Berita IT dan Artikel

    • Twitter Pensiun di Windows Phone 81
      Twitter mengumumkan akan menghentikan layanannya untuk sistem operasi Windows Phone 81 pada Juni ini Selanjutnya para pengguna Windows Phone 81 diminta untuk menggunakan aplikasi pihak ...
    • Terungkap Asus Punya Smartphone dengan RAM 10 GB
      Persaingan di pasar smartphone memang tidak bisa dikendalikan Para vendor saling berkompetisi merebut pasar dengan inovasinya masing-masing Tak jarang pula vendor menggebrak pasar dengan terbosan ...
    • Teka-teki Smartphone Asus dengan RAM 10 GB
      Rumor terbaru menyebutkan jika Asus akan mengeluarkan ponsel pintar dengan RAM super besar Tak tanggung-tanggung merujuk pada bocoran sebagaimana disampaikan Roland Quandt pabrikan Asia Timur ...
  • “B A K A N C I N G”

  • %d bloggers like this: